Saudagarnews.id, MAKASSAR – Tren survei mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan  "Danny" Pomanto turun. Di sisi lain, elektabilitas Munafri Arifuddin terus naik.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif PT General Survei Indonesia (GSI), Herman Lilo kepada wartawan usai diskusi ngopi: ngobrol politik bertema "Menakar Peluang Kandidat Pilwalkot Makassar 2020" yang digelar Komunitas Wartawan Politik Sulsel di Warkop 212 Toddopuli, Minggu (1/12/2019).

“Grafik tren elektabilitas Danny Pomanto turun dari 43,1 persen pada September 2019 menjadi tersisa 32,4 persen pada November 2019. Sementara calon penantang mengalami tren kenaikan elektabilitas yang signifikan,” kata Herman.

Dia menjelaskan, elektabilitas Appi mengalami tren positif yang tinggi. Dari semula hanya 16,4 persen di bulan September, naik menjadi 25 persen di bulan November. Begitupun Ical juga naik dari 8,5 persen menjadi 14,3 persen.

“Posisi seperti ini sangat berbahaya bagi calon incumbent seperti Danny. Sebab kecenderungan elektabilitas incumbent dalam sebagian besar pilkada adalah grafiknya turun, bukan naik. Sangat jarang ditemukan kasus tren incumbent yang grafiknya naik,” lanjutnya.

Dengan mempertimbangkan, rentang waktu pemilihan yang masih lama, Herman menilai posisi Danny saat ini, meski masih bertengker di peringkat pertama namun sudah berada dalam radar merah. Dengan kata lain, berpotensi kalah.

Menurut analisanya, salah satu penyebab utama hilangnya pengaruh Danny di jajaran birokrat Pemkot Makassar adalah kebijakan mutasi yang tidak populer jelang akhir kepemimpinannya.

Seperti diketahui, sejak 4 Juni 2018 sampai 8 Mei 2019, Danny meneken 40 Surat Keputusan mutasi terhadap 1.228 pejabat di lingkup pemprov. Mutasi ini dilakukan beberapa sebelum pemilhan legislatif 2019, dan satu bulan setelah pemilihan. Istri dan putri Danny Pomanto termasuk dalam daftar caleg yang gagal lolos ke DPR RI di Pileg 2019.

Kebijakan mutasi ini dinilai melanggar peraturan pemerintah karena tanpa izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Olehnya Gubernur Sulsel dan Mendagri mengeluarkan kebijakan pembatalan terhadap SK mutasi tersebut, dan mengembalikan semua pejabat yang dimutasi ke posisi semula.

Masalah lain adalah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Danny yang rendah. Makassar ini tidak seperti Kota Surabaya, di mana kepuasan publik terhadap Walikota Tri Rismaharini sangat kuat. Atau periode kedua Nurdin Abdullah di Bantaeng kemarin. Mengapa? Sebab tidak ada prestasi Danny sebagai walikota yang bisa membuat geleng-geleng kepala atau mencengangkan. Artinya prestasi Danny biasa-biasa saja,” kata Sawedi melanjutkan.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr Abdi juga menilai demikian. Menurutnya corak preferensi politik perkotaan dengan kabupaten sangat berbeda jauh.

“Dalam perang kampung, jika masyarakat sudah diberi uang maka komitmen untuk memilih calon itu sulit berubah. Tapi dalam perang kota, pemilih di perkotaan menentukan pilihannya sendiri secara independen. Dalam detik, dalam hari, bisa berubah seketika,” tandas Abdi.

Penyebabnya adalah tingkat kedewasaan berpolitik warga perkotaan yang lebih mature/matang. Mengingat tingkat Pendidikan warga perkotaan lebih tinggi dibanding warga pedesaan.

“Yang perlu digaris bawahi adalah fakta bahwa pejabat camat dan lurah yang menjabat hari ini adalah orang-orang yang dulunya di mutasi oleh Danny Pomanto dan dikembalikan ke posisi semula oleh kebijakan Plt Wali Kota, Gubernur Sulsel dan Mendagri,” tambah Direktur Eksekutif Nurani Strategic Dr Nurmal Idrus.(*)