Artikel.news, Mamuju -- Pemprov Sulbar menggelar rapat pimpinan (rapim) selama tiga hari yakni Rabu (13/1/2021) hingga Jumat (15/1/2021) di auditorium lantai empat Kantor Gubernur Sulbar di Mamuju.

Secara umum, rapim ini diadakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi birokrasi Pemprov Sulbar. Secara khusus, untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan dan mempertajam program kerja yang akan dilakukan ke depan.

Rapim yang dihadiri para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris pada hari Rabu (13/1).

Ali Baal Masdar mengatakan, rapim yang dilaksanakan ini memiliki makna penting untuk melihat hasil dan melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah dikerjakan pada tahun yang lewat, sekaligus melakukan penajaman pelaksanaan program dan kagiatan 2021, serta rencana 2022 yang akan datang.

Olehnya itu, Ali Baal berharap rapim yang akan berlangsung selama tiga hari ini tidak dianggap sekedar formalitas, melainkan dimanfaatkan sebagai forum untuk memastikan kesiapan melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan kesungguhan bekerja sesuai rencana yang ditetapkan.

"Tahun 2021 merupakan tahun ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulbar. Namun sesuai laporan dan hasil pantauan langsung dalam beberapa kali kunjungan saya ke lapangan, capaian atau realisasi masih jauh dari harapan. Untuk itulah diperlukan pemikiran yang inovatif dan penguatan sinergi antara stakeholder untuk memaksimalkan pencapaian program yang direncanakan," ungkap Ali Baal.

Dikemukakan, pelaksanaan kegiatan sejak pertengahan 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya, sebab dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan karena pandemi Covid-19. 

"Kondisi itu jangan menjadikan kehilangan gairah untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat. Sebaliknya harus menyemangati kita bekerja lebih keras meningkatkan capaian semaksimal mungkin," ucap Ali Baal.

Melalui kesempatan itu, Ali Baal berharap, seluruh OPD agar lebih fokus pada program dan kegiatan dengan melaksanakan secara terukur berorientasi pada hasil.

Selain itu, ia juga meminta agar OPD melakukan percepatan untuk pencapaian visi misi gubernur yang tertuang dalam RPJMD, terutama kegiatan 2021 dan rencana 2022 yang merupakan tahun terakhir RPJMD 2017-2022. 

Kemudian, bekerja harus disertai tanggungjawab dan inovasi untuk pencapaian hasil yang maksimal, dan pelihara kebersamaan dengan melakukan koordinasi untuk menguatkan sinergitas antar semua pihak yang terkait, serta laksanakan setiap kegiatan secara terarah, profesional, transparan, dan akuntabel. 

Dalam pengelolaan anggaran, OPD juga diminta agar memastikan setiap kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, serta memperhatikan efesiensi dan efektifitas.

Selanjutnya, hilangkan kebiasaan menumpuk anggaran yang akan menyulitkan pada akhir tahun anggaran. Pastikan setiap nilai rupiah yang digunakan sesuai ketentuan dan harus dipertanggungjawabkan.

"Karena itulah jangan melakukan mark-up, jangan fiktif dan jangan mengada-ada. Selalu jaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dengan menghindari perilaku korupsi dan persoalan hukum lainnya," pinta Ali Baal.

Sementara itu, melalui video conference, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Astera Primanto Bhakti, menyampaikan, di  2020 telah dibuka secara optimisme adanya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta dimulainya masa transisi brexit, namun Covid-19 mengubah arah perekonomian global secara drastis yang berdampak juga pada negara Republik Indonesia.

Pada kesempatan itu, Astera menyinggung mengenai program vaksinasi Covid-19. Menurutnya, terdapat 40 negara  mulai melakukan vaksinasi dimulai dari Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Argentina, Israel, Tiongkok dan berbagai Negara Eropa seperti Inggris, Swiss, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Spanyol, Belgia dan  Denmark.

"Perkembangan vaksin Covid- 19 yang cepat membawa harapan penyelesaian pandemi dan pemulihan ekonomi secara global," ujarnya. 

Astera menyatakan, pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi termasuk menyediakan vaksin dan vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat dengan  rencana pengadaan vaksin saat ini yaitu Sinovac.

"Terdapat  3 juta dosis vaksin yang sudah ada disusul dengan Novavax, Covac gafi, Astra zanika Fis-R dengan total 663,5 juta vaksin. Sinovac sudah telah mendap  izin penggunaan darurat dari BPOM dan dinyatakan halal oleh MUI," ungkapnya.

Astera mengingatkan, tetap harus disiplin pada 3M dan penguatan 3T harus terus dilakukan hingga vaksin distribusi luas dan efektif.